ORIENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU (KPP) MELALUI KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI (KAP)

Foto untuk : ORIENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU (KPP) MELALUI KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI (KAP)
Share

Senggigi, 08 – 10 Oktober 2019. Kabupaten Lombok Barat sedang menyongsong era Bonus Demografi tahun 2035 yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas penduduk. Bonus demografi sangat menguntungkan bila penduduk usia produktif berkualitas (sehat, berpendidikan tinggi, terampil, kompeten).

Data Riset Kesehatan Dasar  (Riskesdas)  Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa sejak  2007  -  2018,  angka prevalensi  stunting tetap tinggi.  Data  Riskesdas  2013 menemukan  37,2%  atau sekitar 9  juta anak balita mengalami stunting. Pada  2018, Riskesdas mencatat penurunan prevalensi  stunting  pada balita ke  30,8% dan di Kabupaten Lombok Barat tercatat prevalensi stunting sebesar 33,6 %.  Tingginya kasus stunting di Lombok Barat mengancam kualitas SDM dan melemahkan potensi benefit era bonus demografi untuk mengatasi stunting, dibutuhkan peran aktif seluruh pihak (jajaran kesehatan, lintas sektor, masyarakat, dunia usaha, lembaga non Government) Jajaran kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan intervensi spesifik (kontribusi hanya 30% utk mengatasi stunting) Pihak lintas sektor, masyarakat, NGO, dunia usaha bertanggung jawab melakukan intervensi sensitif (kontribusi 70% untuk mengatasi stunting). 

Beberapa strategi penanggulangan stunting yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan diantaranya : pencegahan dari sejak hulu; standardisasi pelayanan; penguatan intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); penguatan skreening dan tatalaksana masalah gizi dan penyakit infeksi, yang merupakan strategi intervensi spesifik.  
 
Sedangkan strategi intervensi sensitive yang telah dilakukan berupa : penggalangan komitmen dan kepemimpinan di semua tingkatan (Kabupaten, Kecamatan, Desa) melalui beberapa kegiatan seperti Workshop Penanggulangan Stunting Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Sosialisasi Penanggulangan Stunting di Tingkat Kecamatan dan Desa, Pencanangan Penanggulangan Stunting (Gemadazi), Penerbitan Regulasi (Perbup) no. 25 tahun 2018 tentang 3 program utama : pencegahan stunting, penanggulangan Tb paru dan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi; Kampanye dan Komunikasi Perubahan Perilaku melalui Kampanye Gizi seimbang, Pelatihan KPP kepada petugas Puskesmas; Peningkatan Konvergensi, Koordinasi dan Konsolidasi Program sampai ke tingkat Desa, Rembug stunting tingkat Kabupaten, Koordinasi dan sinkronisasi program antar OPD dan APBDes.   

Salah satu Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting adalah untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting. Strategi yang dibuat untuk mencapai pilar 2 dengan melakukan (1) Kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum (2) Komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran. (3) Advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan dan (4) peningkatan kapasitas pengelola program.

Strategi komunikasi ini diharapkan mampu menjadi jawaban akan ketiadaan konvergensi di level kebijakan dan kurangnya dukungan dalam upaya pencegahan stunting serta permasalahan perilaku yang terjadi baik di tingkat individu, masyarakat, dan layanan kesehatan. 

Tujuan Umum dari Strategi Nasional Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan Stunting adalah meningkatkan kesadaran public dan mengubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor risiko stunting, melalui strategi komunikasi perubahan perilaku. Adapun salah satu tujuan khususnya adalah terlaksananya peningkatan kapasitas komunikasi antar pribadi bagi tenaga kesehatan ( utamanya bidan, perawat, petugas gizi, petugas promosi kesehatan, petugas sanitasi ) di puskesmas. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan Orientasi Komunikasi Antar Pribadi (KAP).

Penyelenggaraan Orientasi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) melalui Komunikasi Antar Pribadi (KAP) dalam Percepatan Pencegahan Stunting adalah bagian dari strategi komunikasi perubahan perilaku. Orientasi ini dikembangkan meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam melakukan komunikasi terkait pencegahan stunting di Puskesmas hingga di desa dan diaplikasikan di dalam masyarakat hingga terjadi perubahan perilaku masyarakat.

Komunikasi Antar Pribadi menjadi sebuah kompetensi yang penting yang harus dimiliki oleh petugas kesehatan terutama yang berada di Puskesmas dan Kader karena memang sudah tersedia beberapa platform di masyarakat yang harus menggunakan pendekatan ini antara lain PIS-PK, Posyandu dan PMBA. Program PIS-PK secara tidak langsung juga dapat dijadikan platform untuk melaksanakan Komunikasi Antar Pribadi yang bersifat menguatkan pengimplementasian komunikasi antar pribadi melalui kunjungan rumah maupun penyuluhan kelompok. Oleh karena itu Petugas Puskesmas wajib mempunyai kemampuan dalam melakukan Komunikasi Antar Pribadi agar dapat mendukung peran dan tugasnya terutama dalam upaya merubah perilaku masyarakat dalam mencegah stunting.(Promkes_Lobar/DeQ_Astie)

Sambutan